Foke Masih Diunggulkan Pimpin Jakarta

JAKARTA - Masa depan DKI Jakarta hingga lima tahun ke depan akan ditentukan besok. Ya, besok, warga ibu kota akan memilih gubernur yang akan menjadi nakhoda pemerintahan hingga 2017 mendatang.

Sebanyak enam pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) bakal bertarung memperebutkan 6,9 juta pemilik suara. Enam pasangan tersebut adalah Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang diusung Partai Demokrat, PAN, Hanura, PKB, PBB, PMB, dan PKNU. Kemudian pasangan Hendardji Soepandji - Riza Patria dari independen, pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama yang diusung PDIP dan Gerindra, pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini yang diusung PKS, pasangan Faisal Basri-Biem Triani Benjamin dari independen, dan pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono yang disuung Partai Golkar, PPP, PDS, Partai Patriot, dan PKPB.

Hingga dua hari menjelang hari pemungutan suara, protes terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta masih saja terdengar. Mulai soal daftar pemilih tetap (DPT) hingga belum meratanya distribusi kartu undangan kepada para calon pemilih.

Ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri termasuk salah seorang yang mempersoalkan hal ini. "Saya sedang pusing, banyak warga saya yang belum tahu ke mana harus memberikan hak pilihnya," kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, kemarin (9/7). Dalam pilkada ini, PDIP berkoalisi dengan Partai Gerindra mengusung duet Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dalam jadwal KPU Jakarta, jelas Megawati, distribusi kartu undangan bagi pemilih itu dilakukan selama tiga hari, yakni 6 - 8 Juli. Tapi, ternyata sampai tanggal 9 Juli kemarin, penyalurannya belum tuntas.

"Sampai tadi, sebelum saya berangkat ke (kantor) DPP, masih banyak warga yang bertanya "tanya, karena belum menerima kartu undangan tersebut," ujarnya.

KPU Jakarta selaku pihak penyelenggara pilgub, ujar Megawati, harus konsekuen dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Menurut dia, pilkada dianggap sukses kalau setiap orang yang memiliki hak pilih dan dapat pergi ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) masing-masing.

Soal DPT juga mendapat sorotan dari Megawati. Dia menegaskan, pihaknya terus memperketat pemantauan untuk mencegah munculnya suara fiktif atau penggelembungan suara. "Bukan kami mempunyai prasangka, tapi kami memantau supaya pelaksanaan pilkada ini bisa terjamin sesuai aturan yang ada dan apa yang telah kita sepakati," tegasnya.

Menjelang penetapan DPT, tim Jokowi - Ahok sempat mempersoalkan ditemukannya sekitar 175.000 daftar pemilih yang berpotensi ganda. Tim Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini yang diusung koalisi PKS - PAN juga menemukan menemukan 44.696 nama pemilih yang dianggap "bermasalah". Megawati berharap pilkada Jakarta dapat digelar dengan fair.

"Saya mengimbau seluruh warga DKI untuk bersama - sama menegakkan pilkada yang demokratis dan jurdil. Terutama urusan jujur ini," tandas Megawati.

Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi Djarot Saiful Hidajat menyampaikan timnya sudah siap untuk menerjukan saksi di 15.071 TPS. Para saksi itu juga diupayakan untuk dibekali dengan absen pemilih. "Sehingga upaya untuk memasukkan pemilih fiktif bisa kita antisipasi," ujarnya.

Mereka juga sudah mengirimkan surat kepada KPU untuk terlibat dalam periksaan sistem IT yang digunakan, mulai tingkat PPS sampai KPU. "KPU menyambut gembira, karena penghitungan ini memang harus dilakukan transparan," kata Djarot.

Terkait DPT, Djarot menyampaikan, PDIP tetap menghargai berbagai masukan dari tim lain yang juga mempermasalahkannya. Tapi, persoalan DPT, tegas dia, tidak boleh sampai mengganggu jadwal pilkada. "Jangan sampai isu DPT memundurkan jadwal pilkada. Kita menerima DPT dengan perbaikan," tandasnya.

Persoalan DPT memang sempat memunculkan desakan memundurkan jadwal pilgub. Diantaranya, dari tim advokasi pasangan Alex-Nono. "Tunda pemilu, apa gunanya DPT diteruskan dengan data kotor? Kenapa kita bisa melanggar DPT, tapi tidak bisa mengubah waktu?" protes Koordinator Tim Advokasi Alex-Nono, Fatahillah Ramli.

Dia menganggap pelanggaran hak suara yang marak terjadi dalam pilgub DKI saat ini sama halnya dengan pelanggaran hak asasi manusia. "Hak suara ini harus dikembalikan. KPUD harus mengembalikan hak suara masyarakat," tandasnya.

Protes juga disampaikan Hidayat Nur Wahid. Mantan Ketua MPR ini menuding KPUD DKI sengaja membiarkan permasalahan ini berlarut. Padahal, seandainya KPUD DKI serius, masalah DPT sudah bisa selesai sejak jauh-jauh hari. "KPUD tampaknya menjerat dirinya sndiri dengan lingkaran masalah DPT. Entah ini disengaja atau tidak, namun kenyataan demikian," kata Bang Dayat, sapaan akrab Hidayat di sela-sela bermain futsal dengan wartawan di Jakarta Selatan, kemarin (8/7).

Menurut Hidayat, sejauh ini pihaknya tidak mau atau belum mewacanakan tentang pengunduran jadwal pilgub. Karena ia masih berpikiran positif bahwa KPUD memiliki niat baik dan bisa menyelesaikan masalah DPT sebelum pencoblosan 11 Juli besok. Untuk itu, ia mendesak agar KPUD segera melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), agar KPUD segera memperbaiki DPT dan menetapkan kembali DPT yang bersih dan benar sebelum pencoblosan. "Kami berharap KPUD segera memperbaiki DPT sehingga pilkada tidak perlu diundur," ujarnya.

Hidayat menegaskan, Pilkada DKI menjadi barometer, bukan hanya bagi seluruh daerah di Indonesia. Namun juga menjadi sorotan dunia internasional.

Cagub nomor urut 2 Hendardji Soepandji juga mengritik keras soal DPT. Dia meyangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang hanya memberi peringatan tertulis kepada Ketua KPUD DKI Jakarta, Dahliah Umar. Padahal Dahliah telah melanggar kode etik karena terbukti tidak menindaklanjuti masukan dari pasangan calon dalam menetapkan daftar pemilih tetap (DPT). "Menurut saya keputusan DKPP itu banci," tegas Hendardji Jakarta, Sabtu (7/7) lalu.

Amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Jimly Asshidiqie itu, sambung Hendardji, seharusnya memuat sanksi yang jelas dan tegas. "Keputusan kok tidak ada sanksinya? Terus kalau sampai tiba saatnya KPU belum bisa benahi DPT bagaimana? Sampai kapan tenggat waktunya? Padahal KPU harus melaksanakan keputusan itu," ujarnya.

Seperti diberitakan, sidang DKPP Jumat (6/7), memutuskan terlapor Ketua KPUD DKI melanggar kode etik tentang sumpah jabatan dan peraturan KPU Nomor 12/2010 tentang tata cara pemutakhiran. Dahliah terbukti berlindung di balik mekanisme pengambilan keputusan kolektif dan kolegial untuk tidak menjalankan tanggung jawab sebagai Ketua KPUD Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, DKPP menyarankan KPUD mengambil langkah yang bersifat khusus dalam melakukan penataan dan pengelolaan DPT. Namun, keputusan tersebut tak memuat sanksi dan tenggat waktu yang jelas dan rinci.

Di antara calon atau tim sukses pasangan yang relatif tidak mempersoalkan masalah DPT, hingga kemarin, hanya dari Fauzi Bowo - Nachrawi Ramli (Foke-Nara). Fauzi Bowo hingga saat ini masih menjabat sebagai gubernur DKI meski berstatus non aktif selama masa kampanye lalu.

Sampai saat ini, pasangan Foke-Nara disebut-sebut masih merupakan kandidat terkuat. Hal itu setidaknya tergambar dari sejumlah survei dari beberapa lembaga. Di antaranya, survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis awal Juli 2012 lalu.

Dalam hasil survei lembaga yang dipimpin Denny JA itu, Foke-Nara mendapat suara 43,7 persen. Unggul jauh dari Jokowi-Basuki yang berada di peringkat kedua dengan 14,4 persen. Menyusul berikutnya, pasangan Hidayat Nur Wahid - Didik J Rachbini (5,3 persen), Alex Noerdin - Nono Sampono (4,6 persen), Faisal Basrie - Biem Benjamin (1,8 persen), Hendardji Soepandji - Ahmad Riza Patria (0,5 persen). Sedangkan yang belum memutuskan apakah memilih atau tidak sebanyak 29,7 persen.

Guru besar komunikasi politik dari UPH Tjipta Lesmana tak yakin pilgub DKI Jakata berlangsung satu putaran. Bila itu terjadi, sama saja bohong. "Pilkada satu ronde itu bohong. Itu khayalan saja, itu bohong. Tidak mungkin satu ronde. Akan dua ronde, sebab suara warga akan tersebar ke sejumlah pasangan," ujarnya, di sela-sela diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, kemarin (6/7).

Tjipta menambahkan, Jakarta harus dipimpin orang yang setengah gila. Yang berani. Mengenai demokrasi, Pilgub DKI kata dia, jalannya penuh dinamika. "Incumbent rangkul RT, RW, LMK, dinaikkan honornya. Saya mantan ketua RT jadi tahu. Ada lagi orang dibacok. Belum lagi money politics," ujarnya. "Kami belum bisa menyelenggarakan demokrasi yang sehat dan tidak kotor," ungkapnya.

Sumber: jambi-independent.co.id