Kota yang Paksa Warga Jadi Mesin Uang

 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan kota di Indonesia lebih identik dengan modernisasi fisik. Modernisasi tersebut terlihat minim aspek kultural dalam perencanaannya. Pembangunan kota lebih identik dengan modernisasi fisik dan ekonomi.Ketua Akademi Jakarta sekaligus Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Taufik Abdullah mengatakan, DKI Jakarta adalah contoh ekstrem bagaimana sebuah kota yang tadinya dirancang menjadi modern justru malah memiliki wajah hutan beton komersial dengan jumlah penduduk besar. Jakarta bukanlah menjadi tempat impian akan hunian yang nyaman.

Menurut Taufik,, kreativitas kultural dihadapkan pada sebuah tuntutan komersial belaka sehingga penduduk hanya bisa mengidentifikasikan dirinya sebagai makhluk ekonomi bukan makhluk budaya. Dibelahan dunia lain, sejumlah kota modern justru memperlihatkan wajah kulturalnya dan memberi ruang bagi ekspresi kultural yang kemudian menjadi identitas kota. “Kota-kota seperti ini menempatkan keperluan komersial dan kultural sebagai dua hal yang sinergis,” kata Taufik dalam rilis LIPI yang diterima Tribunnews.com, Rabu (27/07/2011).

Sementara itu,Prof. A.D. Pirous dari Akademi Jakarta menuturkan bahwa Jakarta adalah kota yang semakin menunjukkan keberpihakannya pada sektor swasta daripada pelayanan kepada warga. Seharusnya, Jakarta merupakan kota yang berpihak kepada warganya dengan mencerminkan pelayanan publik melalui penataan ruang. “Pelayanan publik yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas yang mempermudah warga untuk melakukan interaksi sosial di ruang publik,” jelasnya.

Pirous mengatakan masa orde baru telah membuat sebuah kultur baru yaitu teknokrasi ekonomi. Pembangunan infrastruktur kota dilakukan demi tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan alih-alih kestabilan politik. Warga kota hanya menilai jati dirinya karena berkontribusi secara ekonomi. Cara pandang seperti ini menggeser sebuah kota dari konsep hunian yang melayani warga menjadi “mesin penghasil uang”.

Krisis identitas budaya, kata Pirous, mengemuka menjadi bagian problema sehari-hari sehingga sulit bagi penduduk Jakarta mengembangkan budayanya sendiri.

“Malahan terhambat jurang pemisahan kelas antara orang yang mampu membeli dengan orang yang tidak mampu membeli dalam mendapatkan pelayanan sosial yang asasi,” ungkapnya.